SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Proyek Nasional Urban Flood Resilience Project (NUFReP), yang menjadi harapan besar bagi Banjarmasin untuk mengatasi masalah banjir, berpotensi terhenti jika Pemko Banjarmasin gagal menuntaskan pembebasan lahan.
Namun, hal ini langsung mendapat respons tegas dari Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Ridho Akbar.
Politikus muda dari Partai Golkar ini menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam melihat ancaman tersebut.
Ridho mengungkapkan, dirinya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin. Bahkan, Walikota Banjarmasin juga sudah lebih dulu menemui unsur pimpinan dewan serta berkomunikasi langsung dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR terkait persoalan pembebasan lahan yang menjadi kendala utama.
“Informasi yang saya terima dari Kadis PUPR, pembebasan lahan ini akan dilakukan bertahap. Administrasi penyelesaiannya ditargetkan selesai pada 2025, sementara pembayaran direncanakan pada 2026. Pemko Banjarmasin perlu menyiapkan anggaran sebesar Rp185 miliar untuk kelancaran proses ini,” ungkap Ridho
Proyek NUFReP sendiri mencakup sejumlah kawasan strategis yang rentan banjir di Banjarmasin, yang terbagi dalam tiga tahap. Tahap pertama meliputi kawasan Sungai Veteran Kelenteng hingga Simpang Ulin. Tahap kedua mencakup Sungai Gardu hingga Simpang Gatot. Sedangkan tahap ketiga meliputi area dari Gatot ke Simpang Ulin, Sungai Japri Zamzam hingga Muara Barito, termasuk area dekat SPBU.
Menurut Ridho, program ini merupakan kesempatan emas bagi Banjarmasin untuk memperbaiki infrastruktur perkotaan, khususnya dalam mengelola sistem tata air. “Kita semua tahu, hujan sebentar saja bisa menyebabkan genangan air di jalan-jalan. Dengan adanya NUFReP, semoga bisa mengurangi atau bahkan mengatasi masalah banjir di Banjarmasin,” harapnya.
Meskipun demikian, Ridho mengakui, Komisi III DPRD belum menerima laporan resmi terkait progres pembebasan lahan yang sedang berlangsung. “Secara kasat mata, proyek ini sudah berjalan sekitar 50 persen. Namun kami belum menerima data rincinya secara resmi,” ujarnya.
Ridho pun menegaskan, dewan akan terus mengawal jalannya proyek strategis ini agar tidak sampai terhenti di tengah jalan. “Jika proyek ini sampai gagal, tentu sangat disayangkan. Kami akan duduk bersama Pemko untuk mencari tahu apa kendalanya di lapangan. Kami juga akan berkoordinasi dengan anggota DPR RI untuk mencari dukungan anggaran dari APBN, apalagi mengingat kondisi APBD yang semakin terbatas,” tambah Ridho.
Dewan, lanjut Ridho, akan memberikan dukungan penuh untuk memastikan proyek NUFReP ini selesai dengan baik. “Kami ingin proyek ini rampung karena manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat Banjarmasin, terutama dalam mengatasi masalah banjir yang sudah lama mengganggu kenyamanan warga,” pungkasnya.
Dengan komitmen kuat dari Pemko Banjarmasin dan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diharapkan NUFReP dapat terus berjalan dan membawa dampak positif bagi perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan warga Banjarmasin. (sna/smr)