SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Setelah meresmikan Jembatan Mesjid Jami, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina kemudian meresmikan kantor baru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarmasin, Jumat (20/1/2023).
Gedung baru yang masih di lingkungan perkantoran walikota Banjarmasin tersebut, diharapkan bisa memaksimalkan atau meningkatkan kinerja pegawai BPBD Banjarmasin, dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Menurut Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, bangunan baru ini sudah sangat refresentatif, karena bisa menampung bahan logistik yang banyak, baik sifatnya peralatan elektronik maupun di lapangan.
Ketika sudah seperti ini, kata dia, peralatan BPBD Banjarmasin sudah bisa standar. Jadi, pengajuan pengadaan bantuan yang mempersyaratkan bangunan gedung untuk pemeliharaan bisa dimaksimalkan.
“Apalagi melihat situasi dan kondisi Banjarmasin rawan terhadap bencana seperti banjir, kebakaran, angin ribut yang mengakibatkan rumah dan pohon roboh dan bencana lainnya. Baik itu rescue atau lainnya yang setiap malam masyarakat itu meminta pertolongan evakuasi,” ujar Ibnu.
Dia menekankan, tim BPBD Banjarmasin memang harus gerak cepat (gercep) dalam menindaklanjuti permintaan tolong masyarakat ataupun sejenisnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan, BPBD Banjarmasin tetap berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh potensi dan sumberdaya emergency lainnya.
“Jadi bisa bersinergi terus, karena kalau mengandalkan sumber Daya Manusia (SDM) kita, itu terbatas. Tetapi ketika terjadi bencana pusat kendali itu harus ada di BPBD, dalam rangka pertolongan dan penyelamatan,” tegasnya.
Kepala Pelaksana BPBD Banjarmasin Husni Thamrin berterima kasih kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin yang telah mewujudkan impian, yang dari sejak lama mengharapkan kantor representatif dan bisa menampung segala macam peralatan logistik.
“Mudah-mudahan dengan gedung baru ini bisa menunjang kinerja kami para jajaran BPBD lebih bagus lagi ke depan,” sebutnya.
Sebab sebelumnya, pihaknya tidak memiliki sarana prasarana tempat untuk penyimpanan peralatan logistik.
“Karena kondisi tersebut, sering sekali usulan bantuan penambahan sarana prasarana maupun peralatan logistik yang diajukan ke pemerintah pusat, tidak dikabulkan. Setelah mereka survei ternyata kita ditolak, alasannya karena tidak ada tempat penyimpanan. Kalau kita dikasih misalnya perahu karet, tenda dan lainnya akan disimpan dimana, nanti rusak,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia yakin dengan adanya kantor yang representatif ini, pengajuan bantuan peralatan maupun perangkat pendukung BPBD, bisa dipenuhi.
“Sekarang tempat itu terwujud berkat respon positif dari pimpinan-pimpinan, agar ketika ada bantuan kinerja, kita bisa terlaksana dengan baik. Berharap dengan tempat dan prasarana serta sarana yang ada, bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin,” tukasnya. (shn/smr)