SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak dipakai lagi dan akan berganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sehingga kemungkinan retribusi untuk mendirikan bangunan bakal ada kenaikan.
Saat ini DPRD Banjarmasin melalui panitia khusus (Pansus) tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi PBG.
Ketua Pansus Raperda tersebuta Hilyah Aulia mengatakan, pembentukan Perda PBG itu menyesuaikan dengan PP 16 No 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Dia mengatakan, dengan bergantinya IMB menjadi PBG, maka retribusi mendirikan bangunan akan ada kenaikan.
“Untuk kenaikan biaya retribusi masih belum dibahas. Kalau saat ini di Banjarmasin Rp 18 ribu permeter. Biaya itu lebih murah dibandingkan di kabupaten Banjar yang senilai Rp 25 ribu permeter,” jelas Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin ini.
Kemudian, kata dia, pengajuan PBG ini ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, pembayaran retribusi tetap di Bakeuda.
“Aturan PBG ini, persetujuannya melihat spesifikasi bahan dan kualitas lahan. Sementara untuk pengawasan akan melibatkan lurah dan Ketua RT,” jelasnya.
Ketua DPC PKB Banjarmasin ini mengungkapkan, mendapatkan PBG ini lebih rumit dibandingkan IMB. Karena tujuannya, untuk nenghindari bangunan ambruk dan mengantisipasi oknum nakal perumahan yang membuat bangunan tak sesuai standar.
Menurutnya, ebijakan PBG ini juga untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Jadi, secepatnya akan menyelesaikan Perda ini.
“Regulasi ini juga akan membuat sanksi yang lebih berat, kepada pihak yang melanggar,” tegasnya. (sna/smr)