SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Proyek pembangunan Jembatan Pulau Laut, penghubung kabupaten Kotabaru – Tanah Bumbu masih belum bisa dikerjakan pada 2023 ini.
Pasalnya, belum ada lampu hijau dari Kementerian PUPR. Sehingga pembangunan jembatan tersebut belum bisa dianggarkan pada Perubahan APBD 2023 ini.
Pun begitu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Sahrujani berharap, pembangunan jembatan tersebut bisa dilanjutkan.
Sebab, keberadaan jembatan ini sangat dinantikan masyarakat dan menjadi salah satu dari 11 program prioritas Dinas PUPR Kalsel.
“Keberadaan jembatan ini bukan sekedar penghubung jalan dua kabupaten. Namun juga membuka keterisolasian serta memajukan perekonomian di wilayah pesisir dan timur Kalsel,” katanya usai rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalsel, Senin (4/9/2023).
Untuk itu, ia mendorong, Dinas PUPR Kalsel menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pusat guna percepatan program prioritas itu.
“PUPR akan ke Jakarta untuk membicarakan jembatan Pulau Laut. Semoga ada hasilnya,” ucap Sahrujani.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) Roy Rizali Anwar juga berharap, pembanguan Jembatan Pulau Laut Kotabaru bisa berlanjut pada 2024.
“Kita sudah rapat bersama DPRD Kalsel, pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Untuk kelanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru tersebut, guna mendapatkan kesepakatan pembiayaan,” ungkapnya.
Berdasarkan rapat tersebut, disepakati pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel menggelontorkan Rp300 miliar, kemudian Pemkab Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp100 miliar untuk pembangunan jembatan tersebut.
“Nanti akan diatur bagaimana teknis dan disesuaikan kemampuan keuangan masing-masing,” pungkasnya. (putza/smr)