SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Musim hujan mulai mengguyur Banjarmasin, guna mengantisipasi potensi banjir dan cuaca ekstrem, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarmasin mulai menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. BPBD telah menyampaikan surat mitigasi banjir kepada Walikota Banjarmasin melalui Sekretaris Daerah.
“Kini, BPBD menunggu tindak lanjut berupa penerbitan instruksi kesiapsiagaan kepada seluruh perangkat daerah hingga masyarakat,” ujar Sekretaris BPBD Banjarmasin Budi Fitriadi.
Ia menuturkan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 04 Tahun 2026 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2026/2027.
Sebagai tindak lanjut, BPBD mengirimkan surat Nomor 300.2.3/527/BPBD/2026 tentang Langkah Teknis Mitigasi Musim Hujan 2026/2027 kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
“Surat tersebut diharapkan menjadi dasar bagi kepala daerah untuk menerbitkan surat edaran atau instruksi kepada seluruh SKPD, Camat, Lurah hingga masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan,” ungkap Budi, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, surat itu nantinya menjadi dasar kepala daerah untuk membuat surat edaran maupun surat imbauan, baik kepada SKPD terkait maupun kepada masyarakat Kota Banjarmasin.
Dalam usulan mitigasi tersebut, BPBD menekankan sejumlah langkah penting. Mulai dari pemetaan wilayah rawan bencana hidrometeorologi, kesiapan personel, peralatan dan logistik, hingga peningkatan pemantauan cuaca serta penyebaran informasi peringatan dini.
BPBD juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, kesiapan posko selama 24 jam, serta edukasi kepada masyarakat. Termasuk memastikan sistem peringatan dini dan mekanisme pelaporan kejadian bencana berjalan optimal.
Untuk memetakan potensi bencana, BPBD akan memperbarui peta rawan banjir dan bencana lainnya di setiap Kelurahan melalui sistem WebGIS.
“Pemetaan tersebut mengacu pada kajian risiko bencana, data InaRISK, hasil wawancara dengan pihak kelurahan, serta catatan kejadian pada tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Dari sisi peralatan, BPBD memastikan pengadaan perahu beserta kelengkapannya yang direalisasikan pada 2026 sudah tersedia dan dalam kondisi siaga.
Selain itu, BPBD tengah menyelesaikan dok kapal hibah dari BNPB yang ditargetkan rampung pada Desember 2026. Kesiapan juga didukung perahu karet lama yang masih layak digunakan.
Meski demikian, saat ini BPBD masih memfokuskan penanganan karhutla melalui pos lapangan di tiga Kecamatan. Aktivitas tersebut bersifat kondisional, dan akan dievaluasi jika curah hujan mulai meningkat.
Ia menyampaikan, untuk menghadapi kemungkinan banjir besar, BPBD juga telah menyiapkan dokumen rencana kontingensi yang memuat skenario evakuasi hingga lokasi pengungsian.
Koordinasi dengan sejumlah instansi akan diperkuat, di antaranya Dinas PUPR, DLH, Satpol PP, BMKG, TNI, Polri, serta Forum Relawan Bencana di tingkat Kelurahan.
Ia berharap, pemerintah segera menerbitkan instruksi kesiapsiagaan agar seluruh pihak memiliki langkah yang jelas dalam menghadapi musim hujan.
“BPBD meminta dukungan pimpinan agar diterbitkan surat edaran atau instruksi wali kota kepada perangkat daerah, camat dan lurah. Termasuk kesiapan BTT dan mekanisme penetapan status keadaan darurat apabila situasi memenuhi kriteria,” tukasnya. (shn/smr)




