Seputaran ID
  • Kalsel
  • Banjarmasin
  • Pemerintahan
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Umum
  • Pemprov Kalsel
  • Pemprov Kalsel
  • Olahraga
  • Opini
No Result
View All Result
  • Kalsel
  • Banjarmasin
  • Pemerintahan
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Umum
  • Pemprov Kalsel
  • Pemprov Kalsel
  • Olahraga
  • Opini
No Result
View All Result
Seputaran ID
No Result
View All Result
Home Headline

DBH Sekitar Rp 1 Triliun untuk Pemko Banjarmasin Masih Mengendap di Pusat

adi tama by adi tama
October 8, 2026
in Banjarmasin, Kalsel, Pemerintahan, Pemko Banjarmasin
0
DBH Sekitar Rp 1 Triliun untuk Pemko Banjarmasin Masih Mengendap di Pusat

Kepala BPKAD Banjarmasin Eddy Wibowo. (foto : shn/seputaran)

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin baru mencapai 78 persen.

Sisanya 22 persen masih belum disalurkan atau masih mengendap di pusat dan menunggu perhitungan akhir tahun, serta laporan pertanggungjawaban Pemko Banjarmasin.

“Nilai transfer daerah yang belum cair itu bukan kecil. Total dana transfer yang dikelola berada di kisaran lebih dari Rp1 triliun,” ungkapnya Kepala Badan Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Banjarmasin Edy Wibowo, di Kantornya, Rabu (7/10/2026).

Ia mengatakan, pencairan dana transfer tidak seperti gaji yang masuk tiap bulan. Semua sudah diatur dalam perjanjian kerja sama (PK) dengan mekanisme bertahap.

Dijelaskannya, khusus DBH pajak, daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan, kemudian diverifikasi pemerintah Pusat sebelum tahap pencairan.

“Dalam PK sudah diatur. Contohnya dana bagi hasil pajak, itu harus disalurkan. Kemudian kita memberikan laporan penggunaannya. Setelah laporan itu diverifikasi, pemerintah dapat memberikan tahapan berikutnya,” tuturnya.

Berbeda dengan DBH, Dana Alokasi Umum (DAU) memang sudah memiliki peruntukan khusus. Mulai dari pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), honorarium, hingga belanja wajib lainnya.

Lantas Eddy pun meminta, agar keterlambatan sisa penyaluran tidak dimaknai sebagai pemotongan dana. “Periode pencairan memang dilakukan triwulanan, bukan bulanan,” tuturnya.

Ia melanjutkan, sisa 22 persen DBH baru akan diketahui pasti besarannya setelah seluruh laporan daerah masuk dan proses verifikasi rampung pada penghujung tahun.

“Selama ini pihak kita selalu memenuhi laporannya dan bisa tercapai lebih dari ditargetkan,” tukasnya. (shn/smr)

Tags: BPKAD BanjarmasinDBHheadlinePemerintahanPemko Banjarmasin

Related Posts

Perbaikan Jembatan Sungai Gampa Sebabkan Kemacetan Parah di Sungai Andai, Warga Pertanyakan Kepastian Jembatan CUSA Difungsikan
Umum

Perbaikan Jembatan Sungai Gampa Sebabkan Kemacetan Parah di Sungai Andai, Warga Pertanyakan Kepastian Jembatan CUSA Difungsikan

November 21, 2026
Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga, Lurah Minta Warga Tingkatkan Kewaspadaan
Peristiwa

Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga, Lurah Minta Warga Tingkatkan Kewaspadaan

November 21, 2026
Jembatan Sungai Gampa 01 Diperbaiki, Target 1 Bulan Selesai Pengerjaan
Umum

Jembatan Sungai Gampa 01 Diperbaiki, Target 1 Bulan Selesai Pengerjaan

November 21, 2026
Jembatan Sungai Gampa 1 Diperbaiki, Jalan Sungai Andai Macet Parah di Pagi dan Sore
Headline

Jembatan Sungai Gampa 1 Diperbaiki, Jalan Sungai Andai Macet Parah di Pagi dan Sore

November 21, 2026
  • Umum
  • Kalsel
  • Peristiwa
  • Olahraga
  • Advetorial
  • Nasional
  • Kontak Kami
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
  • Iklan
  • Tentang Kami

© 2027 Seputaran ID -

No Result
View All Result
  • Kalsel
  • Banjarmasin
  • Pemerintahan
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Umum
  • Pemprov Kalsel
  • Pemprov Kalsel
  • Olahraga
  • Opini

© 2027 Seputaran ID -