SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Warga mengeluhkan tingginya harga LPG 3 kilogram pada kegiatan penelaahan aspirasi masyarakat atau reses Anggota DPRD Banjarmasin dari Fraksi Gerindra, Gusti Yasni Iqbal, di Jalan Sutoyo S, RT 2, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Tengah.
Selain itu, perbedaan data warga miskin, serta kondisi infrastruktur jalan di Gang Sabut.
Menanggapi itu, Gusti Yasni Iqbal mengatakan, tata niaga distribusi gas bersubsidi telah diatur pemerintah melalui jalur distribusi dari Pertamina hingga pangkalan.
Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi perlu lebih dioptimalkan agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
“Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, tentu harus ditindak. Karena itu pengawasan dan pengontrolan harus lebih sering dilakukan agar distribusi gas bersubsidi benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, mekanisme pengawasan distribusi elpiji berbeda dengan komoditas yang dikelola Bulog.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan rantai distribusi gas bersubsidi berjalan sesuai ketentuan sehingga harga yang diterima masyarakat tetap sesuai harga yang telah ditetapkan.
Selain itu, warga juga menyoroti adanya perbedaan data masyarakat miskin antara data di tingkat RT dengan data yang dimiliki pemerintah. Menurut Gusti Yasni, data yang akurat sangat penting agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
“Kami menghendaki data yang valid. RT adalah pihak yang paling mengetahui kondisi warganya. Karena itu data perlu terus diperbarui apabila ada warga yang pindah, perubahan alamat, atau data yang tidak lagi sesuai,” katanya.
Pada bidang infrastruktur, warga Gang Sabut mengusulkan perbaikan jalan lingkungan yang hingga kini masih menggunakan sabut kelapa sebagai alas jalan.
Aspirasi tersebut turut dicatat untuk diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan bersama pemerintah daerah.
Gusti Yasni Iqbal menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan akan diperjuangkan melalui DPRD Banjarmasin sesuai dengan kewenangan dan skala prioritas pembangunan daerah. (smr)
