SEPUTARAN.ID, BANJARBARU – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel, Jumat (5/6/2026).
Para pengunjuk rasa tersebut disambut baik Gubernur Kalsel H Muhidin. Bahkan sejumlah isu strategis yang menjadi tuntutan ditanggapi dengan sesi dialog terbuka.
Adapun sejumlah isu strategis menjadi sorotan mahasiswa, mulai dari pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup, sektor pertambangan, penguatan ekonomi daerah, hingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, H Muhidin menilai, kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah yang patut diapresiasi.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan ruang dialog dengan masyarakat untuk mengetahui berbagai persoalan yang masih perlu dibenahi.
“Kami menghargai kepedulian adik-adik mahasiswa terhadap pembangunan daerah. Aspirasi yang disampaikan tentu menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan,” ujarnya.
H Muhidin menegaskan, Pemprov Kalsel tidak menutup diri terhadap kritik. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara konstruktif dinilai menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pemprov Kalsel sangat terbantu dengan kritik, masukan maupun saran dari siapa pun. Dari situ kita bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Kritik bukan untuk dijauhi, tetapi menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” katanya.
Ia menambahkan, semangat tersebut sejalan dengan slogan pembangunan yang diusung Pemprov Kalsel, yakni “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”.
Karena itu, pemerintah akan terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dijalankan pemerintah secara sendiri. Namun, diperlukan partisipasi dan pengawasan dari seluruh lapisan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan publik.
“Kami ingin merangkul semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Mahasiswa, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan masukan serta mengawal pembangunan,” ucapnya.
Muhidin berharap komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa dapat terus terjalin dengan baik. “Perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi merupakan hal yang wajar dan dapat menjadi energi positif untuk melahirkan solusi bagi pembangunan Kalsel yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tukasnya. (smr)
