SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Aksi unjuk rasa digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel), Jalan Lambung Mangkurat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Senin (1/9/2025) berlangsung aman dan damai.
Ribuan massa dari berbagai elemen mahasiswa, buruh, ojol, hingga kelompok masyarakat sipil turun dalam aksi bertajuk Rakyat Kalsel Melawan tersebut.
Titik kumpul di Taman Kamboja lalu melakukan long march menuju Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
Demonstrasi besar-besaran Aliansi Kalsel Melawan di depan Gedung DPRD Kalsel menegaskan komitmen dengan menandatangani poin-poin tuntutan aksi langsung di hadapan massa pengunjuk rasa.
Ketua DPRD Kalsel H Supian HK menuturkan, poin-poin tuntutan itu harus berpihak ke rakyat.
“Siap mengawal ke DPRD RI, poin-poin tuntutan telah ditandatangani tadi. Dan tidak hanya berhenti disini setelah tanda tangan, jadi bahwa ini Anggota Dewan Kalsel telah menyampaikan dan dekat dengan rakyat,” ujarnya.
Bagi Supian HK, tak ada alasan tidak mendukung rakyat Kalsel dan dirinya Siap mundur dan dicopot dari jabatan Ketua DPRD Kalsel, bila poin-poin tadi tidak terpenuhi dan menyampaikan.
“Soalnya dari rakyat daerah untuk menyampaikan aspirasinya ke pusat,” tegasnya.
Salah seorang peserta unjuk rasa Fadlan mengharapkan, poin-poin tuntutan tadi didengarkan dan disampaikan ke DPRD RI.
Adapun poin tuntutan yakni pertama menuntut reformasi DPRD terkait efisiensi gaji dan tunjangan sesuai fiskal negara serta penggunaan dana yang transparan.
Kedua, menutup reformasi Polri, revisi undang-undang Polri dan mengecam tindakan refresif aparat terhadap masyarakat serta kapolri harus bertanggung jawab dan mundur dari jabatan bila tidak ada komitmen.
Ketiga, mengusut tuntas dan tanggung jawab penuh oleh instansi terkait atas kasus meninggal Affan Kurniawan.
Keempat, menolak taman Nasional Meratus, monopoli batu bara dan konflik agraria kelapa sawit sert berbagai isu lokal Provinsi Kalsel.
Kelima, adanya evaluasi menyeluruh terkait alokasi anggaran negara dinilai tidak tepat sasaran khususnya pada program biaya besar Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih dan dibebani kenaikan pajak.
Keenam, menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan melalui pemberian gaji yang layak, perhatian serius pendidikan didaerah terpencil maupun tertinggal.
Tujuh, penyelesaian RUU perampasan aset dan perlindungan masyarakat adat. (shn/smr)
