SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Ancang-ancang Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 kilogram tingkat sub pangkalan di kisaran harga Rp22.500 hingga Rp25.000 per tabung, dirasa masih memberatkan warga.
“Kisaran angka tersebut melenceng jauh dari HET nasional dan berpotensi memberatkan masyarakat kecil,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Hendra.
Menurut dia, kisaran HET itu jelas sangat membebani. Mengingat, LPG 3 kilogram itu kan disubsidi negara untuk rumah tangga kecil dan pelaku UMKM.
Ia menyayangkan jika ada justifikasi sepihak dalam penentuan harga yang melenceng dari tujuan awal program subsidi energi.
Politisi PKS ini mendesak, Disperdagin Banjarmasin melakukan kajian komprehensif dari distribusi, margin tiap mata rantai, sampai daya beli masyarakat. Sebelum memberi ancang-ancang HET LPG 3 Kg di sub Pangkalan. “Jangan asal tetapkan harga tanpa dasar yang adil,” ketusnya.
Bahkan, ia menyebut, pihaknya berencana memanggil pihak terkait dalam waktu dekat, mulai dari Disperdagin, Pertamina, hingga agen dan pangkalan, demi menggali akar persoalan dan mencari solusi yang adil.
“Kalau nanti terindikasi ada permainan harga, penimbunan, atau distribusi tak tepat sasaran, maka kami akan rekomendasikan sanksi tegas, bahkan pencabutan izin. Ini bukan main-main,” ucapnya.
Hendra juga mendorong, Pemko Banjarmasin agar memperkuat sistem pengawasan dan membuka kanal pengaduan masyarakat terkait penyaluran LPG subsidi tersebut.
“Subsidi ini harus sampai ke tangan yang benar. Jangan sampai malah jadi ladang bisnis oknum. Ini soal keadilan dan keberpihakan kepada rakyat kecil,” tandasnya. (sna/smr)
