SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin menerima aspirasi disampaikan perwakilan 751 guru honorer yang tidak lolos pada tes seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2024.
“Mereka menyampaikan keluh kesah atas nasib mereka setelah gagal pada seleksi P3K tahun 2024,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Neli Listriani di Banjarmasin, Senin (3/2/2025).
Dia menyampaikan, harus ada solusi untuk memberikan kepastian bagi ratusan guru honorer ini untuk dapat kembali mengajar dengan adanya honor kesejahteraan. “Semoga dengan Walikota dan Wakil Walikota terpilih nanti kita bisa berkolaborasi memikirkan nasib para guru honorer ini,” ujarnya.
Namun demikian, kata Neli, pihaknya meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin untuk mencarikan solusi dan perhatian khusus bagi mereka, sehingga kondisi ini tidak berlarut-larut. “Harus segera diberi kepastian terhadap nasib mereka,” imbuhnya.
Sementara Kepala Disdik Banjarmasin Ahmad Baihaqi menyampaikan, banyak isu yang berkembang saat ini bagi guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK akan dirumahkan. “Memang ada sebanyak 751 guru honorer khusus tingkat SD yang tidak lolos seleksi PPPK 2024, yang lolos hanya 67 orang,” ujarnya.
Baihaqi menyampaikan, pihaknya dalam kondisi ini sudah menganggarkan untuk honor bagi ratusan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK 2024 tersebut bagi kinerja mengajar pada 2025. “Tapi sebutannya buka honor lagi, namun untuk dana transportasi mereka,” katanya.
Untuk tindakan lanjutnya, pihaknya akan melakukan studi banding ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta hingga dikonsultasikan ke kementerian pendidikan. “Mudahan nanti ada solusi yang baik untuk masalah ini,” ujarnya.
Sebab diakui Baihaqi, peran guru honorer sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kota ini, karena minimnya guru CPNS. “Jika mereka tidak dipekerjakan lagi, makin banyak kekurangan guru kita, sebab tenaga pendidik ini tidak bisa digantikan dengan tenaga PNS dari instansi lain yang teknis, ini profesi yang khusus,” ujarnya.
Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Banjarmasin Muhammad Ali Wardana menyampaikan, nasib para guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK saat ini menjadi tidak jelas. “Sedangkan ini sudah masuk bulan ke-2 di 2025, sementara insentif mereka belum bisa dibayarkan atau dicairkan, karena tidak jelas lagi apakah bisa dicairkan,” ujarnya.
Dia pun berharap dengan penyampaian aspirasi ke dewan kota dan dinas pendidikan kota ini, akan ada solusi yang baik untuk nasib para guru honorer dan kesejahteraan mereka selanjutnya. “Kami berharap betul ini bisa lebih baik lagi kedepannya,” tukasnya. (sna/smr)
