SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Konsep ekonomi yang tengah diperkenalkan oleh Presiden saat ini, dikenal sebagai Prabowonomic, menjadi pembahasan menarik di Seminar Hari Pers Nasional (HPN) 2025, yang digelar di Hotel Aria Barito Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Sabtu (8/2/2025).
Seminar Nasional ini menghadirkan pembicara Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Dandy Satria Iswara.
Tak hanya itu, Prof Dr H Ahmad Yunani, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kalsel, Shinta Laksmi Dewi, serta Analis Economi Bank Syariah Indonesia Tbk, Banjaran Surya Indrastomo, juga dipercaya menjadi keynote speaker di seminar nasional yang diselenggarakan di Hotel Aria Barito tersebut.
Acara dibuka Gubernur Kalsel H Muhidin, yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, H Ahmad Bagiawan. Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel mengatakan, seminar ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk memperluas wawasan, terkait penguatan pondasi ekonomi berlandaskan Pancasila .
Dan diharapkan menghasilkan pemikiran dan manfaat bagi perekonomian nasional serta dapat mengajak semua pihak memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mengawal pembangunan yang berlandaskan Pancasila.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Dandy Satria Iswara, dalam paparannya menyampaikan delapan program cepat dan 17 program prioritas di Asta Cita.
Dimana, dalam program ketahanan pangan, terdapat lima langkah utama, yaitu intensifikasi pertanian, pembangunan lumbung pangan. Penyesuaian komoditas dengan perubahan iklim melalui teknologi dan rekayasa cuaca, swasembada air, hilirisasi dan industrialisasi, serta pembangunan berbasis desa.
“Konsep ekonomi prabowonomics merupakan cerminan dari Pancasila. Dimana, berfokus pada pembangunan ekonomi yang berbasis pada kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional,” katanya.
Tidak hanya sampai disitu, kebijakan ini juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penghapusan kemiskinan absolut dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi.
“Sudah barang tentu membawa visi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat diterjemahkan melalui Asta Cita,” paparnya.
Kepala Analis Economi Bank Syariah Indonesia Tbk, Banjaran Surya Indrastomo menyebutkan, Kalsel diposisikan sebagai superhub ekonomi gerbang ekonominya Kalimantan seiring dibangunnya Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Ada dua persoalan yang harus diselesaikan pemerintah, yaitu ketersediaan sumber daya dan sumber pendanaan. Kenapa penting, untuk tumbuh kita butuh investasi dan pembiayaan agar tercipta lapangan kerja,” ucapnya.
Dari asta cita sebelumnya, sambung Surya, hilirisasi itu produktifitasnya masih belum optimal. Meski dibeberapa kasus ada peningkatan output dtapi belum bisa mendorong produktifitas.
Ada dua hal yang harus diperhatikan kedepannya dalam upaya merubah sektor perekonomiannya, yaitu pengembangan sektor pariwisata dan sektor keuangan. “Ini sudah dilakukan di Dubai, Eropa, Singapura dan Malaysia. Jadi untuk mendanainya kita harus membuka investasi dengan menekankan dua sektor ini,” tuturnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof Dr H Ahmad Yunani dalam paparannya menjelaskan, maksud dan tujuan lahirnya ide ekomoni Pancasila dalam asta cita.
Ia menyebut, ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang merujuk pada sila kelima, yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata.
Di samping itu, ada lagi beberapa karakteristik utama dalam gagasan ekonomi Pancasila. Adanya peran Negara yang kuat dalam mengatur ekonomi namun tetap memberikan ruang bagi sektor swasta, ekonomi berasaskan kekeluargaan dengan koperasi sebagai salah satu pilar utamanya.
“Karakteristik utama yang lain yaitu menolak liberalism dan kapitalisme yang berlebihan serta komunisme yang meniadakan kepemilikan pribadi,” paparnya. (rilis/smr)
