SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Rangkaian Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, diisi dengan berbagai kegiatan.
Satu diantaranya yakni Seminar Nasional bertema ‘Transformasi Publik Media Berbasis Birokrasi Digital Untuk Pers Bertanggungjawab’.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah kendala yang sering muncul dalam kerja sama media dan lembaga pemerintah menjadi sorotan.
Satu diantaranya yakni isu mengenai keluhan dari berbagai pihak, terkait pola kerjasama media dengan pemerintahan.
Dijelaskan Ketua Umum PWI, Hendry CH Bangun, permasalahan itu muncul lantaran maraknnya pola kerjasama pemberitaan yang tidak sesuai dengan aturan.
Sehingga tidak heran memunculkan banyak keluhan, dari lembaga pemerintah maupun swasta.
“Ada yang merasa pemberitaan cenderung menyudutkan, padahal Dewan Pers sudah menetapkan panduan dan model kerja sama yang jelas,” katanya.
Selain itu, masalah anggaran untuk kerja sama media juga menjadi perhatian.
Dengan jumlah media yang terus bertambah, keterbatasan dana semakin menjadi tantangan, bagi lembaga pemerintah dalam menjalin kemitraan.
“Misal di satu provinsi, terdapat 500 media, tetapi anggarannya hanya cukup untuk beberapa. Walau demikian, kita harus mengikuti aturan yang sudah ada,” ujarnya
Tidak jarang menurut Hendry, staf Diskominfo tidak berani menolak kerja sama yang tidak sesuai aturan.
Berkaitan hal tersebut diharapkan, melalui kegiatan ini, para peserta dapat memahami pentingnya membangun komunikasi yang lebih efektif dan sesuai aturan.
“Saya kira para peserta, baik media maupun instansi pemerintahan atau swasta, bisa mendapatkan pemahaman mengenai hal kemitraan,” ucapnya.
Kegiatan dilaksanakan di Hotel Galaxy Banjarmasin itu diikuti sebanyak 300 peserta, Jumat (7/2/2025) sore.
Dengan peserta merupakan perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) se Indonesia beserta perwakilan Pers dari Negeri Jiran Malaysia.
Seminar ini juga dihadiri oleh perwakilan media, humas pemerintah, serta pihak-pihak terkait lainnya. (rilis/smr)
