SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mulai dibahas dan disambut positif oleh DPRD Banjarmasin.
Namun, DPRD meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin untuk melakukan koordinasi dengan kementerian, terkait memahami prosedur pelaksanaan dan sumber anggaran untuk program ini.
Saat ini, belum ada informasi pasti mengenai sumber anggaran yang akan digunakan, apakah berasal dari APBD atau APBN melalui kementerian.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Mathari arahan tersebut bertujuan agar Disdik mengetahui alur pelaksanaan program serta apakah tanggung jawabnya ada di dinas pendidikan masing-masing daerah atau langsung ditangani oleh pemerintah pusat.
“Mungkin dinas melihat konteks anggaran belum ada saat ini, jadi penting untuk mempertanyakan ke kementerian, dari mana anggaran ini akan datang. Kalau memang di daerah, harus dievaluasi dulu. Ini program bagus dan dari pusat, jadi perlu kepastian,” ungkapnya.
Ia menegaskan pentingnya kejelasan dalam pendanaan, mengingat penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sudah dilakukan dan sedang dalam tahap pembahasan.
Selain itu ia juga menekankan perlunya solusi yang tepat untuk memastikan program tersebut dapat berjalan dengan efektif tanpa mengganggu anggaran daerah.
“dinas pendidikan harus gencar melakukan komunikasi, sehingga jelas anggaran yang akan di pergunakan untuk program tersebut,” pungkasnya.
Menurut informasi yang diperoleh, program makan siang gratis ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2025, dengan tahap awal mencakup 20 persen sekolah di seluruh Indonesia. (sna/smr)
