SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) prihatin terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat yang dianggap dapat merugikan calon anak didik.
Pasalnya ada beberapa daerah yang “zonk” di tengah kota terutama di Kecamatan Banjarmasin Timur dan Tengah, ada bakal calon anak didik yang tidak terdaftar dalam zonasi PPDB, padahal rumahnya cukup dekat dengan sekolah tersebut.
Oleh karena itu, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin menilai, pelaksanaan PPDB ini sangat merugikan.
“Intinya jangan sampai merugikan anak didik kita, apapun itu yang kita bisa bijaksanai selagi tidak melanggar hukum yang berlaku bisa saja dibijaksanai,” ujarnya usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya di gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (7/8/2024) siang.
Atas hal itu, ia pun menyarankan, ada penambahan sekolah baru oleh Disdikbud Kalsel.
Menanggapi itu, Kepala Disdikbud Kalsel Muhammadun mengatakan, sebetulnya tidak ada nomenklatur kewajiban terkait lahan kepada pemerintah kabupaten/kota, namun kemampuan Pemprov Kalsel untuk melakukan pembelian lahan belum tersedia.
“Tapi untuk pembangunan dan mungkin kelengkapan guru, peralatan belajar mengajar bisa diusahakan, tapi untuk pengadaan lahan di provinsi anggarannya belum mencukupi,” ujarnya.
Pun demikian, ia menyadari, perlu kolaborasi terhadap pemerintah kabupatem/kota dan provinsi.
Sementara terkait PPDB, ia menyatakan, sebenarnya beberapa ada jalur prestasi, mandiri dan lainnya sudah ada, cuma kadang-kadang orang tau siswa besikeras memasukan anaknya di sekolah favorit.
“Entah dasar apa kita tidak tahu, ada sekolah yang berlebihan peminat bahkan ada sekolah swasta yang tutup,” jelasnya. (putza/smr)
