• Activity
  • Depan
  • Home 2
  • Home 3
  • Home 4
  • Home 5
  • Home 6
  • Iklan
  • Kontak Kami
  • Laman Contoh
  • Laman Contoh
  • Members
  • Pedoman Media Siber
  • Policy
  • Sample Page
  • Seputaran Id Tak Berhenti Mengabarkan
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Tentang Kami
Friday, November 20, 2026
Seputaran ID
  • Kalsel
  • Banjarmasin
  • Pemerintahan
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Umum
  • Pemprov Kalsel
  • Pemprov Kalsel
  • Olahraga
  • Opini
No Result
View All Result
  • Kalsel
  • Banjarmasin
  • Pemerintahan
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Umum
  • Pemprov Kalsel
  • Pemprov Kalsel
  • Olahraga
  • Opini
No Result
View All Result
Seputaran ID
No Result
View All Result
Home Pendidikan

Ketua Komisi IV Dewan Kalsel Prihatin Banyak Calon Siswa Zonk Masuk Sekolah

semar by semar
August 7, 2024
in Advetorial, Pemerintahan, Pendidikan
0
Ketua Komisi IV Dewan Kalsel Prihatin Banyak Calon Siswa Zonk Masuk Sekolah

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin. 

0
SHARES
58
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) prihatin terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat yang dianggap dapat merugikan calon anak didik.

Pasalnya ada beberapa daerah yang “zonk” di tengah kota terutama di Kecamatan Banjarmasin Timur dan Tengah, ada bakal calon anak didik yang tidak terdaftar dalam zonasi PPDB, padahal rumahnya cukup dekat dengan sekolah tersebut.

Oleh karena itu, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin menilai, pelaksanaan PPDB ini sangat merugikan.

“Intinya jangan sampai merugikan anak didik kita, apapun itu yang kita bisa bijaksanai selagi tidak melanggar hukum yang berlaku bisa saja dibijaksanai,” ujarnya usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya di gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (7/8/2024) siang.

Atas hal itu, ia pun menyarankan, ada penambahan sekolah baru oleh Disdikbud Kalsel.

Menanggapi itu, Kepala Disdikbud Kalsel Muhammadun mengatakan, sebetulnya tidak ada nomenklatur kewajiban terkait lahan kepada pemerintah kabupaten/kota, namun kemampuan Pemprov Kalsel untuk melakukan pembelian lahan belum tersedia.

“Tapi untuk pembangunan dan mungkin kelengkapan guru, peralatan belajar mengajar bisa diusahakan, tapi untuk pengadaan lahan di provinsi anggarannya belum mencukupi,” ujarnya.

Pun demikian, ia menyadari, perlu kolaborasi terhadap pemerintah kabupatem/kota dan provinsi.

Sementara terkait PPDB, ia menyatakan, sebenarnya beberapa ada jalur prestasi, mandiri dan lainnya sudah ada, cuma kadang-kadang orang tau siswa besikeras memasukan anaknya di sekolah favorit.

“Entah dasar apa kita tidak tahu, ada sekolah yang berlebihan peminat bahkan ada sekolah swasta yang tutup,” jelasnya. (putza/smr)

Tags: Disdikbud KalselDPRD KalselLutfi SaifuddinPPDB
  • Activity
  • Depan
  • Home 2
  • Home 3
  • Home 4
  • Home 5
  • Home 6
  • Iklan
  • Kontak Kami
  • Laman Contoh
  • Laman Contoh
  • Members
  • Pedoman Media Siber
  • Policy
  • Sample Page
  • Seputaran Id Tak Berhenti Mengabarkan
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Tentang Kami

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Kalsel
  • Banjarmasin
  • Pemerintahan
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Umum
  • Pemprov Kalsel
  • Pemprov Kalsel
  • Olahraga
  • Opini

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In