SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Warga berstatus miskin ekstrem menjadi salah satu prioritas penanganan dan pengentasan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.
Sebab, ada sekitar 39 ribu jiwa atau 8.333 keluarga berstatus miskin ekstrem di Banjarmasin.
“Angka itu berdasarkan data yang diterima Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Banjarmasin di akhir 2022,” ungkap Kepala Bappeda Litbang Banjarmasin Ahmad Syauqi, usai acara Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Hotel Rattan Inn, Rabu (1/2/2023) lalu.
Salah satu kriteria warga yang dikategorikan miskin ekstrem itu penghasilannya sebesar Rp 12 ribu ke bawah per hari.
Menurut dia, prioritas Pemko Banjarmasin untuk pengentasan sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Agar pengentasan status warga miskin ekstrem menjadi 0 persen di 2024 nanti sesuai dengan target dari pusat,” ujarnya.
Oleh karena itu, Pemko Banjarmasin perlu mengambil langkah ekstrem juga.
Sehingga, kata dia, warga Banjarmasin yang kurang beruntung atau berstatus miskin ekstrem dapat terbantu paling tidak bisa menjadi lebih baik.
Adapun beberapa langkah yang disiapkan di antaranya, mengadakan sosialisasi lintas SKPD yang melibatkan warga yang berstatus miskin ekstrem. “Minimal 30 persen dari peserta penyuluhan sosialisasi tersebut,” tuturnya.
Di samping itu, juga turut menggandeng masyarakat mapan baik pengusaha dan sejenisnya, karena berpotensi bisa membantu keluarga prasejahtera.
Dikatakannya, kategori masyarakat miskin ekstrem ini termasuk masyarakat dengan usia tidak lagi produktif atau lansia, difabel yang tidak bisa melakukan apa-apa sampai yang sakit-sakitan.
Dia juga mengharapkan, ASN di lingkungan Pemko Banjarmasin, khususnya yang beragama Islam untuk mengaktifkan zakat profesi ke Baznas Banjarmasin.
“Jika ini berjalan, zakat tersebut akan disalurkan ke penerima salah satunya warga miskin. Dan angka kemiskinan ekstrem di Banjarmasin diharapkan bisa semakin turun atau keluar dari status tersebut,” katanya.
Ia meminta, pada 2024 mendatang pemerintah bisa lebih fokus penganggaran pada perbaikan rumah-rumah masyarakat miskin ekstrem dan pelatihan keterampilan.
“Supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan skill yang telah diajarkan,” jelasnya.
Syauqi menyebutkan, dalam penanganan warga miskin ekstrem ini, pihak juga ada kendala terkait administrasi kependudukan.
“Harapannya dari dinas terkait, mereka bisa dibantu dan juga didampingi untuk mengurus administrasi tersebut,” katanya.
Menurutnya, jumlah warga miskin ekstrem tersebut paling banyak ditemukan di Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan kawasan padat penduduk dan kumuh.
“Faktornya macam-macam, mungkin ada yang terdampak covid-19 sampai inflasi,” tukasnya. (shn/smr)