SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Di 2023 nanti, mobil pick up atau bak terbuka dengan mesin portabel yang dijadikan unit pemadam kebakaran (Damkar) akan ditertibkan. Pasalnya, mobil tersebut sesuai aturan Lalu Lintas (Lalin) berfungsi sebagai angkutan barang bukan manusia.
Berkaca dengan adanya regulasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran atau disebut Perda Damkar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Banjarmasin pun hanya memperkenakankan mobil tanki dan tertutup yang menjadi unit Damkar.
Namun, kata Kepala DPKP Banjarmasin Budi Setiawan, penertiban atau larangan beroperasinya mobil bak terbuka sebagai unit Damkar itu, masih menunggu kesiapan fasilitas Damkar instansinya.
“Bisa jadi larangan mobil pick up beroperasi sebagai unit Damkar, direalisasikan di pertengahan 2023 nanti. Sebab, saat ini pihaknya sudah menyusun anggaran penambahan 5 mobil tanki Damkar, biaya sekitar Rp 6 miliar,” jelasnya, usai rapat pembahasan Perda Damkar, Selasa (5/7/2022).
Pun demikian, Budi mengatakan, pihaknya tetap mengakomodir Damkar dengan mobil pick up, namun sebagai unit rescue. “Ini sebagai bentuk menghargai jiwa sosial para anggota BPK/PMK atau Damkar,” katanya.
Selain itu, lingkup operasional Damkar juga akan dibatasi dengan menerapkan sistem zonasi. Juga ada usia anggota Damkar dibatasi minimal 21 tahun.
Budi menyatakan, jika ada Damkar yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan sanksi.
“Mulai dari teguran tiga kali, lalu pembekuan hingga pencabutan operasi. Sanksi itu bisa diberikan Satlantas berdasarkan UU Lalin atau DPKP melalui fungsi pembinaan,” tegasnya.
Budi menjelaskan, di tahun depanbpihaknya juga ada rencana melakukan verifikasi kelayakan unit Damkar di Banjarmasin.
Sementara itu, Ketua Pansus Damkar DPRD Banjarmasin Hari Kartono menjelaskan, Perda ini nantinya akan mengatur sedemikian rupa agar BPK di Banjarmasin lebih baik lagi kedepan.
“Salah satunya kelayakan angkutan BPK. Pemkot Banjarmasin ingin kedepan semua armada BPK standar dan layak jalan,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Damkar H M Faisal Hariyadi mengatakan, Perda ini nantinya juga mengatur zonasi operasi BPK di Banjarmasin secara baik melalui sebuah sistem atau aplikasi yang dikendalikan melalui Markas Komando (Mako) Damkar Banjarmasin.
“Semua akan diatur sedemikian rupa agar operasional BPK di Banjarmasin bisa berjalan maksimal. Tidak ada lagi penumpukkan unit, karena dikendalikan dalam sebuah sistem,” tuturnya.
Dijelaskannya, maksud sistem zonasi itu dibarengi dengan uji kelayakan unit Damkar, jadi ada yang mendapat izin operasi lingkup kota, kecamatan, kelurahan dan RT. (smr)