SEPUTARAN.ID, BANJARMASIN – Memperkuat penanganan dan pencegahan stunting, Kelurahan Surgi Mufti Banjarmasin menggelar Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Stunting Tingkat Kelurahan, di Aula Balai Warga, Kantor Kelurahan Surgi Mufti, Kamis (12/11/2026).
Pada kegiatan dan wadah penyampaian aspirasi masyarakat kepada SKPD terkait itu, terungkap ada 12 anak di wilayah Kelurahan Surgi Mufti menderita stunting atau kurang gizi.
“Saat ini terdata ada 12 anak atau 2,2 persen di Kelurahan Surgi Mufti,” beber Lurah Surgi Mufti Muhammad Ramadhani saat Pra Musrenbang tersebut.
Ia berharap, ke depan angka stunting di Kelurahan Surgi Mufti bisa turun. “Harapannya bisa sampai ke zero persen,” ucapnya.
Selain stunting, ada berbagai masukan atau usulan dari warga, baik BPJS Kesehatan bagi ibu hamil, perbaikan jamban sebanyak 4 unit dan alat timbang serta ukur untuk balita.
“Usulan itu bakal ditindaklanjuti ke dinas terkait. Nanti dirapatkan untuk pembagiannya apakah bisa dilakukan kelurahan atau dinas terkait,” kata Ramadhani.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan dr Chusna Farida menuturkan, stunting itu, tidak hanya wujudnya dari bayi lahir, tapi ketika anak remaja.
Stunting tidak akan selesai penanganannya tanpa adanya dukungan dan partisipasi bersama masyarakat.
Kemudian koordinasi lintas sektor, baik Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Puskesmas hingga Kementerian Agama.
“Dengan imunisasi dan timbang rutin setiap bulan guna mencek maupun mengetahui stunting dan tumbuh kembang anak,” terangnya.
Chusna mengatakan, adanya temuan kasus stunting di kelurahan ini, bakal dicek pihak Puskesmas dan bakal diberikan Makan Tambahan (MT).
“Mudah-mudahan dengan begitu alur stunting dapat ditangani,” ujarnya.
Mengatasi stunting pada remaja di sekolah diberikan tablet penambah darah yang dikonsumsi 1 kali seminggu. Kemudian untuk pengawasan dari pihak sekolah dan orang tua.
“Soalnya sangat penting, selain mencegah anemia juga kecerdasan otak anak,” katanya.
Bagian Gizi Puskesmas Sungai Jingah Rina Jayanti menuturkan, upaya menekan angka stunting di Kelurahan Surgi Mufti, terus menjadi perhatian Puskesmas Sungai Jingah.
Berdasarkan data pemantauan hingga Oktober, tercatat sebanyak 12 balita mengalami stunting dari 1.041 balita yang telah dilakukan pengukuran.
“Berdasarkan data tersebut, persentase stunting di Kelurahan Surgi Mufti berada di angka 2,2 persen,” tuturnya.
Rina menjelaskan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan anak seusianya,” jelasnya.
Penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, hingga masyarakat.
Pencegahan dan penanggulangan stunting bukan hanya dilakukan oleh unsur kesehatan saja, tetapi harus melibatkan semua unsur secara menyeluruh.
“Karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor atau yang dikenal dengan konvergensi,” tegasnya.
Upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua pendekatan, yakni intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
Intervensi gizi spesifik berkontribusi sekitar 30 persen, sedangkan intervensi gizi sensitif berkontribusi sekitar 70 persen. Intervensi gizi spesifik menyasar ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita, khususnya pada periode 1.000 HPK.
Bentuk kegiatannya meliputi pemberian makanan tambahan (PMT), tablet tambah darah, pemberian ASI eksklusif, inisiasi menyusu dini (IMD), imunisasi dasar lengkap, hingga pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin.
“Sementara itu, intervensi gizi sensitif mencakup upaya di luar sektor kesehatan, seperti penyediaan akses air minum yang aman, sanitasi layak, fasilitas kebersihan, jaminan kesehatan, bantuan sosial, serta peningkatan ketahanan pangan bergizi,” ujarnya.
Di wilayah kerja Puskesmas Sungai Jingah, sejumlah program telah dilaksanakan untuk mendukung percepatan penurunan stunting.
Di antaranya pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi balita dengan masalah gizi dan ibu hamil, edukasi 1.000 HPK melalui kelas ibu hamil, serta peningkatan kapasitas kader Posyandu.
Pihak Puskesmas juga melakukan pemantauan terhadap balita yang tidak hadir ke Posyandu melalui kunjungan rumah.
“Langkah ini dilakukan agar anak-anak yang berisiko mengalami masalah gizi tetap mendapatkan perhatian dan pelayanan kesehatan,” harapnya.
Selain itu, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri serta skrining anemia di sekolah tingkat SMP dan SMA juga menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting sejak dini.
Pemantauan pertumbuhan anak perlu dilakukan secara rutin melalui Posyandu maupun Puskesmas. Orang tua juga diimbau tetap memberikan ASI hingga usia dua tahun dengan disertai makanan pendamping ASI (MPASI) yang sesuai dengan kebutuhan dan usia anak.
Pada usia enam sampai 23 bulan, ASI saja sudah tidak cukup. Karena itu, anak harus diberikan makanan pendamping ASI sesuai usianya, tetapi pemberian ASI tetap dilanjutkan,” terangnya.
Dalam mendukung program tersebut, Puskesmas Sungai Jingah juga melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, tenaga gizi, kader PKK, dan kader keluarga berencana. Tim ini bertugas mendampingi calon pengantin, ibu hamil, hingga ibu setelah melahirkan.
Ia berharap, melalui sinergi seluruh pihak dan partisipasi aktif masyarakat, angka stunting di Kelurahan Surgi Mufti dapat terus ditekan.
“Semoga kita semua dapat bekerja sama dalam menurunkan angka stunting, khususnya di Kelurahan Surgi Mufti,” katanya.
Diharapkan semua pihak dapat berkontribusi sehingga angka stunting bisa semakin berkurang. Musrenbang ini turut melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Puskesmas hingga KUA.
Kegiatan ini juga diikuti para ketua RT dan RW, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, kelompok kerja terkait, tokoh masyarakat setempat, dan pihak bersangkutan lainnya. (shn/smr)